JAKARTA- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyerahkan surat keterangan laporan tax amnesty Ketua Umum PBNU Prof. KH. Dr. Said Aqil Siroj di Ruang Kerjanya Lantai 3 Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (19/11). Kedatangan Sri Mulyani sebagai keynote speech acara rapat kerja nasional II Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan tema ‘Meneguhkan Islam Nusantara untuk Kemakmuran Warga’.
“Ini bukti sebagai warga yang baik saya mengikuti program pemerintah yaitu tax amnesty. Saya juga mengajak seluruh warga NU untuk mengikuti tax amnesty,” tutur Kiai Said di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu(19/11).
Kiai Said menambahkan dalam islam warga negara wajib mengikuti program pemerintah. “Sebagai warga negara yang baik dan mencontohkan kepada yang lain untuk taat pajak,” imbuh Pengasuh Pesantren Atsaqofah Ciganjur, Jakarta Selatan ini.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparannya mengungkapkan ekonomi dunia sedang mengalami penurunan. Hal itu berdampak pada ekonomi dalam negeri, sementara pembangunan terus berjalan yang membutuhkan anggaran.
“Tax amnesty ini sebuah jalinan hubungan baru berdasarkan trust, saling percaya petugas pajak dengan wajib pajak. Sekarang data yang masuk sudah 430 ribu wajib pajak sudah ikut tax amnesty,” tutur Mantan Direktur Bank Dunia ini.
Sri menambahkan program tax amnesty memberikan pemerintah data wajib pajak lebih valid dan akurat. Dengan demikian pemerintah mempunyai data wajib pajak lebih dalam dan lebar.
“Kita kasih gambaran dengan pajak terkumpul Rp 1 triliun pemerintah bisa belanja pegawai menggaji 9,4 ribu guru per tahun, 10.000 personil polisi. Subsidi 555 ribu usaha kecil menengah, 93 ribu ton benih, pupuk 306 ton, infrastruktur bisa membangun jembatan sepanjang 3.541 meter, 155 km jalan, belanja bantuan sosial, DAK fisik dan transfer daerah” jelasnya.
Hadir dalam acara rakernas PBNU Rois Aam PBNU Dr. KH. Makruf Amin, Wakil Rois Aam KH. Miftahul Akhyar, Wakil Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. Maksum Mahfoedz, Sekjen PBNU, H.A. Helmy Faishal Zaini. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi tampak mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
