JAKARTA- Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama mngkritisi kondisi pendidikan nasional di peringatan hari pendidikan nasional. Salah satu masalah yang dihadapi diantaranya adalah adanya perlakuan yang berbeda dari pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang berstatus negeri dan swasta.
LP Ma’arif menyebut ada 3 (tiga) dimensi diskriminasi yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah, yaitu: Pertama, pembedaan dalam hal kesejahtraan. Para pendidik yang mengajar di sekolah/madrasah negeri dan berstatus sebagai pegawai negeri jauh lebih besar pendapatan ekonomi yang diperolehnya dari para pendidik di sekolah/madrasah swasta. Bahkan, masih banyak para pendidik yang berstatus honorer penghasilan yang diperolehnya di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Kedua, pembedaan dalam hal memperoleh akses peningkatan kualitas pendidik. Para pendidik di sekolah/madrasah negeri lebih banyak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya melalui pelbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah dan pemerintah daerah. Akses serupa tidak terjadi pada para pendidik di sekolah/madrasah swasta.
“Ketiga, pembedaan pada struktur anggaran pendidikan. Sekolah/madrasah negeri lebih memperoleh perhatian dari anggaran negara maupun anggaran daerah dalam bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Hasil pengamatan kami, 90% dari 20% APBN/APBD yang ada habis dialokasikan untuk kepentingan sekolah/madrasah negeri,” tutur Ketua LP Ma’arif KH. Arifin Junaidi dalam rilis yang diterima www.seputarnu.com di Jakarta, Senin (02/5).
Padahal, Arjun menambahkan dari aspek kelembagaan, sekolah/madrasah swasta jumlahnya lebih banyak dan sebarannya jauh lebih merata hampir di seluruh pelosok negeri. Sehingga, lanjutnya perannya selama ini sangat signifikan dalam peningkatan akses pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia di seluruh pelosok negeri.
“Bahkan, di beberapa daerah terpencil, terluar, dan terdepan, sekolah/madrasah swasta hadir menggantikan peran Pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat setempat. Terutama dalam bentuk pendidikan berciri khas Islam (madrasah),” imbuhnya.
Menurutnya pelbagai pembedaan tersebut, secara langsung tentu berdampak pada upaya penyediaan layanan pendidikan bermutu bagi semua. Ia menuturkan sekolah/madrasah swasta yang perannya sedemikian besar dalam struktur anggaran pendidikan alokasinya tidak signifikan, sangat timpang dibanding sekolah/madrasah negeri. “Padahal dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, tanpa terkecuali,” tuturnya.
Untuk itu, Arjun menegaskan pihaknya meminta pemerintah untuk memperhatikan keadilan lembaga pendidikan swasta terutama di pelosok desa. LP Ma’arif juga merasa pemerintah perlu memberikan perhatian akses dan kesempatan yang sama terhadap para pendidik di sekolah/madrasah untuk mengikuti pelbagai pendidikan dan pelatihan, baik guru negeri maupun swasta.
“Negara lebih memperkuat lembaga pendidikan berbasis masyarakat (swasta). Desentralisasi guru berbasis propinsi dengan memberi peran pemerintah pusat melakukan kontrol dan Negara lebih serius memberi tekanan pada pendidikan karakter,” tukas Arjun.
