JAKARTA- Sekretariat Jenderal PBNU H. A. Helmy Faishal Zaini menerima kunjungan perwakilan Kementerian Sekretariat Negara di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (01/3). Kedatangan perwakilan Kemensesneg adalah menyerap aspirasi hubungan organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut Sekjen PBNU menyampaikan aspirasi warga NU terutama lembaga pendidikan (LP) Ma’arif di daerah-daerah yang merasakan kesulitan menerima bantuan sosial dan hibah dari pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan sejak terbitnya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Jajaran Ma’arif di daerah mengeluh karena seperti dipersulit dengan surat edaran Mendagri yang membuat kepala daerah takut mengeluarkan dana bansos dan hibah karena harus mempunyai badan hukum. Sudah kita kasih surat keterangan badan hukum organisasi induk namun tetap ditolak,” ujar Kang Helmy kepada perwakilan Kemensesneg di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (1/3).
Kang Helmy juga menyampaikan potensi yang dimiliki NU kepada perwakilan Kemensesneg. “NU punya 21 ribu pesantren, 12 ribu lembaga pendidikan Ma’arif, serta masjid 1,03 juta yang tersebar di seluruh Indonesia,” terang Kang Helmy.
Sementara perwakilan Kemensesneg menerangkan organisasi kemasyarakatan yang lain juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan jajaran PBNU di daerah. Rencana Kemensesneg akan mengundang Ormas yang ada untuk mencari solusi agar kesinambungan roda organisasi berjalan lancar.
“Kami sudah berkunjung ke Muhammadiyah, Perti, dan sekarang PBNU menyampaikan aspirasi yang sama yakni Bansos yang mengharuskan berbadan hukum dikarenakan SE Mendagri. Untuk itu kami dalam waktu dekat akan mengundang Ormas tingkat nasional untuk dipertemukan dengan Menteri Sekretaris Negara,” terang Prof. Dr. H. Dadan Wildan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan di depan Sekjen PBNU.
